‎KABUPATEN BOGOR – Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bogor menuai kritik keras Forum Keluarga Mahasiswa Bogor (FKMB). Sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari tenaga pendamping yang tercatat menerima honorarium tetapi tidak terlihat bekerja di lapangan hingga dugaan pengkondisian pengadaan genteng dari Majalengka, memicu desakan agar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera turun tangan.

M‎uhamad Fahri Ardian selaku ketua umum FKMB menilai persoalan tersebut memperlihatkan adanya masalah serius yang harus dijawab oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II. Bukan hanya pelaksana di lapangan yang perlu diperiksa, tetapi juga pimpinan yang bertanggung jawab atas pengawasan program.

‎Sorotan pertama tertuju pada dugaan TPM yang namanya tercatat dalam administrasi Balai dan diduga menerima pembayaran honorarium, tetapi tidak pernah terlihat menjalankan tugas pendampingan di desa.

‎Jika informasi tersebut terbukti, muncul persoalan serius mengenai pertanggungjawaban anggaran negara. Siapa yang memverifikasi kehadiran? Siapa yang mengesahkan laporan pekerjaan? Mengapa pembayaran bisa dilakukan ketika pelaksanaan tugasnya justru dipertanyakan?

‎Negara tidak boleh membayar pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Karena itu, FKMB meminta Inspektorat Jenderal Kementerian PKP mengaudit seluruh dokumen penugasan, laporan aktivitas, dan pembayaran honorarium TPM yang dipersoalkan.

‎Persoalan berikutnya menyangkut dugaan pengkondisian pengadaan genteng dari Majalengka. FKMB mempertanyakan alasan material didatangkan dari luar daerah, sementara Kabupaten Bogor memiliki pemasok, toko material, hingga pengrajin genteng lokal.

‎Dugaan pengarahan kepada pemasok tertentu harus dibuka. Apakah pemilihan tersebut berdasarkan pertimbangan harga dan kualitas, atau ada mekanisme lain yang menguntungkan pihak tertentu? Balai harus menjelaskan siapa yang mengarahkan, bagaimana proses pemilihannya, dan apakah penerima bantuan memiliki kebebasan menentukan material sesuai ketentuan.

‎Bagi FKMB, persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Program BSPS dibangun atas prinsip swadaya masyarakat, bukan menjadi ruang untuk mengendalikan jalur distribusi material tanpa transparansi.

‎Atas kondisi tersebut, FKMB mendesak Menteri PKP segera menurunkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan khusus di Kabupaten Bogor. Pemeriksaan juga harus menyentuh tanggung jawab Kepala BP3KP Jawa II sebagai pimpinan yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian program.

‎FKMB bahkan meminta Menteri PKP mengevaluasi dan mencopot Kepala Balai apabila terbukti melakukan pembiaran, lalai menjalankan pengawasan, atau terlibat dalam pelanggaran. TPM yang terbukti menerima honorarium tanpa menjalankan kewajiban harus dikenai sanksi dan diminta mengembalikan pembayaran yang tidak menjadi haknya sesuai hasil pemeriksaan. Jika ditemukan unsur pidana, perkara harus diteruskan kepada aparat penegak hukum.

‎FKMB menegaskan, persoalan ini jangan berhenti dengan mengorbankan tenaga pendamping di tingkat bawah. Pimpinan Balai juga harus dimintai pertanggungjawaban. Jabatan Kepala Balai bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab atas setiap program yang berada dalam pengawasannya.

‎Program bedah rumah menggunakan uang negara dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Tidak boleh ada ruang bagi pekerjaan yang hanya tercatat di atas kertas, pengadaan yang tidak transparan, maupun praktik yang merugikan masyarakat.

‎Menteri PKP harus turun tangan. Irjen harus mengaudit. Jika Kepala Balai terbukti gagal menjalankan tanggung jawab pengawasan, tidak ada alasan untuk mempertahankan jabatannya.